Percaya Diri
Pengertian Kepercayaan Diri. Dalam bahasa gaul harian, pede yang kita maksudkan adalah percaya diri. Semua orang sebenarnya punya masalah dengan istilah yang satu ini
Proposal Warnet
Nhah ...kali ini saya pengen berbagi file nih ...file ini saya buat waktu dikasih tugas sama Pak Guru mengerjakan Proposal yang nantinya juga di presentasikan.
10 Tempat Yang Tidak Bisa/sulit Kamu Kunjungi
Berikut ini adalah beberapa tempat yang sulit ataupun tidak bisa dikunjungi
Showing posts with label berita terkini. Show all posts
Showing posts with label berita terkini. Show all posts
Friday, September 26, 2014
Tuesday, June 24, 2014
Ahok: Roy Suryo Cuma Mau Numpang Ngetop
Menanggapi ucapan Roy, Ahok, sapaan Basuki pun tak kalah keras, Ia meminta agar Roy menjaga ucapannya. Menurutnya, selama ini dirinya tidak pernah memaksa Roy mengeluarkan rekomendasi pemindahan stadion Lebak Bulus.
"Dia bilang 'saya mau memaksa dia', saya baca di media. Siapa yang mau maksa dia? Dia bilang baru jadi Plt saja sudah mau maksa dia. Makanya saya bilang Menpora itu jangan ngomong sembarangan. Saya cuma nunggu balesannya surat Pak Jokowi, yang saya cuma balesnya 2 kali surat," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, (24/6/2014).
Ahok pun menilai, sikap Roy tersebut hanya upaya mencari sensasi dan agar politisi Partai Demokrat itu semakin terkenal. Karena itu, Ahok mengaku dirinya tidak akan mengambil sikap dan merespon ucapan Roy yang terkesan menantang dirinya.
"Dia punya pengacara, entar somasi-somasi. Kalau aku sih malas somasi dia. Aku takut kalau lu (Roy Suryo) ngetop. Karena dia begitu karena mau ngetop saja. Mau numpang ngetop apa? Padahal yang tulis surat mau minta rekomendasi itu siapa, tahu gak? Joko Widodo," ucapnya.
"April 2014, dia pernah dateng menghadap. Dia pikir mau diangkat menteri lagi kali gitu. Dia datang loh menghadap Pak Joko Widodo. Pak Jokowi bikin surat ke Menpora, April 2014. Lalu kenapa dia enggak jawab? Jadi sampai hari ini saya belum pernah tulis surat ke yang namanya Menpora Roy Suryo, yang mau ngetop itu, soal minta BMW loh," lanjutnya.
Ahok pun meminta, sebelum menuding dirinya memaksa Menpora mendesak untuk menerbitkan rekomendasi, pihak Kemenpora segera lebih dulu membalas surat tersebut.
"Jadi dia harus bersikap. Balas surat dulu. Dan dia jangan fitnah saya menekan dia. Jangan bangun di media saya menekan dia loh. Yang minta dia kasih rekomendasi bukan Ahok, Jokowi! Kenapa dia bilang 'Baru jadi Plt sudah mau menekan menpora?' sudahlah enggak usah numpang Ahok ngetop. Ngetop sendiri aja. Bilangin kayak gitu," ucapnya.
Menpora Roy Suryo tidak terima dengan sikap Ahok, yang mendesaknya segera menerbitkan rekomendasi pemindahan Stadion Lebak Bulus.
"Baru pelaksana tugas gubenur saja sudah berani desak seorang menteri untuk terbitkan rekomendasi," kata Roy di Gedung KPK Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Roy, surat rekomendasi itu belum dikeluarkan lantaran Kemenpora tak ingin kembali bermasalah dengan KPK di kemudian hari. "Saya sama saja dengan menggantung seluruh staf Kemenpora untuk kemudian masuk ke gedung ini (KPK)," kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Roy menegaskan, dirinya tidak bermaksud menghambat dan menghalang-halangi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Karena itu, dia meminta Ahok jangan berpendapat seakan-akan Kemenpora menghalangi proyek tersebut.
"Bukan kami menghambat MRT, kami ingin MRT segera jadi tapi jangan kemudian masyarakat diberikan informasi yang sesat bahwa semua syarat sudah dipenuhi tinggal rekomendasi kemenpora," pungkas Roy. (Yus)
sumber: http://news.liputan6.com
"Dia bilang 'saya mau memaksa dia', saya baca di media. Siapa yang mau maksa dia? Dia bilang baru jadi Plt saja sudah mau maksa dia. Makanya saya bilang Menpora itu jangan ngomong sembarangan. Saya cuma nunggu balesannya surat Pak Jokowi, yang saya cuma balesnya 2 kali surat," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, (24/6/2014).
Ahok pun menilai, sikap Roy tersebut hanya upaya mencari sensasi dan agar politisi Partai Demokrat itu semakin terkenal. Karena itu, Ahok mengaku dirinya tidak akan mengambil sikap dan merespon ucapan Roy yang terkesan menantang dirinya.
"Dia punya pengacara, entar somasi-somasi. Kalau aku sih malas somasi dia. Aku takut kalau lu (Roy Suryo) ngetop. Karena dia begitu karena mau ngetop saja. Mau numpang ngetop apa? Padahal yang tulis surat mau minta rekomendasi itu siapa, tahu gak? Joko Widodo," ucapnya.
"April 2014, dia pernah dateng menghadap. Dia pikir mau diangkat menteri lagi kali gitu. Dia datang loh menghadap Pak Joko Widodo. Pak Jokowi bikin surat ke Menpora, April 2014. Lalu kenapa dia enggak jawab? Jadi sampai hari ini saya belum pernah tulis surat ke yang namanya Menpora Roy Suryo, yang mau ngetop itu, soal minta BMW loh," lanjutnya.
Ahok pun meminta, sebelum menuding dirinya memaksa Menpora mendesak untuk menerbitkan rekomendasi, pihak Kemenpora segera lebih dulu membalas surat tersebut.
"Jadi dia harus bersikap. Balas surat dulu. Dan dia jangan fitnah saya menekan dia. Jangan bangun di media saya menekan dia loh. Yang minta dia kasih rekomendasi bukan Ahok, Jokowi! Kenapa dia bilang 'Baru jadi Plt sudah mau menekan menpora?' sudahlah enggak usah numpang Ahok ngetop. Ngetop sendiri aja. Bilangin kayak gitu," ucapnya.
Menpora Roy Suryo tidak terima dengan sikap Ahok, yang mendesaknya segera menerbitkan rekomendasi pemindahan Stadion Lebak Bulus.
"Baru pelaksana tugas gubenur saja sudah berani desak seorang menteri untuk terbitkan rekomendasi," kata Roy di Gedung KPK Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Roy, surat rekomendasi itu belum dikeluarkan lantaran Kemenpora tak ingin kembali bermasalah dengan KPK di kemudian hari. "Saya sama saja dengan menggantung seluruh staf Kemenpora untuk kemudian masuk ke gedung ini (KPK)," kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Roy menegaskan, dirinya tidak bermaksud menghambat dan menghalang-halangi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Karena itu, dia meminta Ahok jangan berpendapat seakan-akan Kemenpora menghalangi proyek tersebut.
"Bukan kami menghambat MRT, kami ingin MRT segera jadi tapi jangan kemudian masyarakat diberikan informasi yang sesat bahwa semua syarat sudah dipenuhi tinggal rekomendasi kemenpora," pungkas Roy. (Yus)
sumber: http://news.liputan6.com
Tim Prabowo-Hatta Laporkan Jokowi ke Bawaslu atas Penggunaan Monas
JAKARTA, — Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman, melaporkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bawaslu. Jokowi dituduh melakukan pelanggaran kampanye, yakni menggunakan fasilitas umum untuk berkampanye.
"Kami melaporkan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh kubu Jokowi-JK, yang dipimpin oleh Jokowi sendiri," kata Habiburokhman di Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2014).
Menurut Habib, Jokowi berkampanye di tempat yang dinyatakan steril, yaitu di sekitar Tugu Monumen Nasional dan Bundaran HI pada Minggu (22/6/2014). Dua daerah tersebut, kata dia, terlarang untuk kampanye berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No 1389/07.17 tanggal 18 Juli 2008 tentang Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Keputusan KPU DKI No 39 Tahun 2013.
Habib mengatakan, jangankan rapat akbar, pemasangan spanduk saja tidak boleh. Ia merasa heran mengapa Jokowi sebagai gubernur tidak mengetahui peraturan ini.
"Jokowi kan gubernur, walaupun nonaktif, yang seharusnya paham peraturan yang mengikat di daerahnya sendiri. Bagaimana mungkin gubernur tidak paham SK Gubernur?" kata Habib.
Ia menambahkan, kampanye Jokowi itu sudah mendapat respons yang cukup keras dari KPUD DKI Jakarta. Ia mengaku kedatangannya ke Bawaslu bukan untuk mencari-cari kesalahan Jokowi, tetapi hanya ingin mengingatkan.
"Harus sama-sama mematuhi peraturan perundang-undangan. Wujud kesantunan di pemilu ini adalah dalam mematuhi aturan main, mulai yang kecil-kecil hingga yang serius," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi melepas ribuan peserta Gerak Jalan Revolusi Mental di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (22/6). Gerak jalan santai yang digelar Koalisi Rakyat Indonesia Hebat bersama Tim Pemenangan Jokowi-JK ini menempuh rute Plaza Tenggara Monas, Sarinah, Bundaran HI, dan kembali ke Monas.
"Kami melaporkan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh kubu Jokowi-JK, yang dipimpin oleh Jokowi sendiri," kata Habiburokhman di Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2014).
Menurut Habib, Jokowi berkampanye di tempat yang dinyatakan steril, yaitu di sekitar Tugu Monumen Nasional dan Bundaran HI pada Minggu (22/6/2014). Dua daerah tersebut, kata dia, terlarang untuk kampanye berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No 1389/07.17 tanggal 18 Juli 2008 tentang Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Keputusan KPU DKI No 39 Tahun 2013.
Habib mengatakan, jangankan rapat akbar, pemasangan spanduk saja tidak boleh. Ia merasa heran mengapa Jokowi sebagai gubernur tidak mengetahui peraturan ini.
"Jokowi kan gubernur, walaupun nonaktif, yang seharusnya paham peraturan yang mengikat di daerahnya sendiri. Bagaimana mungkin gubernur tidak paham SK Gubernur?" kata Habib.
Ia menambahkan, kampanye Jokowi itu sudah mendapat respons yang cukup keras dari KPUD DKI Jakarta. Ia mengaku kedatangannya ke Bawaslu bukan untuk mencari-cari kesalahan Jokowi, tetapi hanya ingin mengingatkan.
"Harus sama-sama mematuhi peraturan perundang-undangan. Wujud kesantunan di pemilu ini adalah dalam mematuhi aturan main, mulai yang kecil-kecil hingga yang serius," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi melepas ribuan peserta Gerak Jalan Revolusi Mental di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (22/6). Gerak jalan santai yang digelar Koalisi Rakyat Indonesia Hebat bersama Tim Pemenangan Jokowi-JK ini menempuh rute Plaza Tenggara Monas, Sarinah, Bundaran HI, dan kembali ke Monas.
sumber : kompas.com
Monday, June 23, 2014
Konflik Laut China Selatan Makan Wilayah RI? Jokowi: Keliru !
![]() |
| Area sengketa di Laut China Selatan (Cfr.org) |
Namun Jokowi menyatakan hal itu tidak benar. Menurut dia, itu hanya urusan China dengan 4 negara ASEAN, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam.
"Ndak ada, ndak ada itu. Keliru itu. Itu urusannya Tiongkok dengan 4 negara Asean," tegas Jokowi usai Debat Capres Jilid III di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2014) malam.
Meski demikian, jika terpilih sebagai Presiden, Jokowi berjanji akan berperan aktif dalam mencari solusi bersama. Tapi dengan catatan, jalan keluar itu harus bermanfaat bagi semua pihak agar konflik tidak meluas.
"Oleh sebab itu saya sampaikan bahwa, peran kita adalah peran aktif mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar kalau itu memang bisa dilakukan. Tapi peran itu penting," ujar Gubernur non-aktif DKI Jakarta.
Pada Debat Capres, usai mendengar jawaban Jokowi soal Laut China Selatan, Prabowo berupaya memperdalam pertanyaan dengan menambahkan informasi bahwa ada wilayah Indonesia yang turut diklaim dalam sengketa tersebut.
"Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebaiknya kita bersikap. Karena kita bagian dari ASEAN. Ada 4 negara yang punya klaim, bagaimana kita sebagai negara terbesar di ASEAN abstain atau bela 4 kawan dalam masalah itu?" tanya Prabowo.
"Setahu saya di laut itu kita nggak punya konflik sama sekali. Kalau dibutuhkan masuk, tapi harus ada manfaatnya berisi solusi dan jalan keluar agar konflik tidak meluas dan memberi dinamika tidak baik," jawab Jokowi.(Rizki Gunawan)
Sumber : http://indonesia-baru.liputan6.com/

5:02 AM
Unknown



